Sejak lahirnya orde baru hingga
berakhir era ini. Periode ini sebagai
“tahap stabilitasi dan pertumbuhan” setelah organisasi ini selamat dari ujian
berat dan kemudian menemukan momentum pertumbuhannya yang baru. Sebagai
komponen orde baru , PGRI menikmati masa-masa perkembangan dan stabilitas dan
kekohesifan pada interen organisasi. Stabilitas ini secara simbolis
direpresentasikan antara lain pada pengurusnya. Setelah melewati empat periode
kepemimpinan dibawah M.E Subiadinata sebagai ketua umum PB-PGRI (1956-1969)
yang diselingi oleh slamet I menyusut wafatnya M.E subiadinata tahun 1969 PB
PGRI dipimpinoleh Basyuni Surimiharja selama enam periode (1970-1998). Tahap
stabilitasi dan pertumbuhan diwujudkan antara lain:
1. Kesatuan Aksi Guru Indonesia
2. Konsolidasi organisasi pada Awal Orde Baru
3. Arti Lambang
PGRI
4. Berdirinya YPLP-PGRI dan Wisma Guru
5. Refleksi tentang Masa Depan PGRI
2.1.1 Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)
Bersama-sama Persatuan Guru NU,
Ikatan Guru Muhammadiyah, Ikatan Guru PSII (Serikat Islam Indonesia), Ikatan
Guru Marhaenis ( PNI Osa-Usep), Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru
Katholik, Persatuan Guru Islam Indonesia,dan Persatuan Guru Perti membentuk
KAGI. Pembentukan KAGI di Jawa Tengah
dan Jawa Timur antara lain adalah untuk menyelamatkan PGRI. Hasilnya dari
kemelut politik waktu itu telah mengadakan Konferda dan terpilhnya Pengurus
Daerah PGRI yang baru. Tugas Utama KAGI
antara lain membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari unsur-unsur PKI dan
Orde Lama, yaitu PGRI Non Vaksentral ,Serikat Sekerja Pendidikan ,dan PGTI
(Persatuan Guru Teknik Indonesia, menyatukan guru didalam suatu wadah
organisasi Guru (PGRI), Memperjuangkan agar PGRI menjadi Organisasi Guru yang tidak hanya
bersifat Unitaristik tetapi juga Independen dan Non partai Politik.
Konggres PGRI ke IX dua kali. Konggres PGRI ke IX mengalami kegagalan dikarenakan rencana bulan November 1965 gagal
karena adanya peristiwa G 30 S PKI dan
Keuangan, recana bulan November
1966 , gagal karena terjadinya dualisme kepemimpinan nasional dan kehidupan
politik di Indonesia,ada anjuran dari pemerintah untuk tidak menyelenggarakan
konggres sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sidang Umum MPRS 1966. Konggres PGRI X Bulan Oktober 1962 di
Jakarta, periode 1962 s.d 1965 merupakan periode yang paling sulit bagi
kepengurusan PGRI ,karena terjadinya perpecahan dalam tubuh PGRI. Sehingga prinsip “ siapa kawan dan siapa
lawan “ berlaku pula pada tubuh PGRI. Kawan adalah semua golongan Pancasilais
anti PKI. Lawan adalah PKI yang memaksakan “Pendidikan Panca Cinta” dan “ Panca
Tinggi” Tahun 1964 dibentuknya PGRI Non Vaksentral di berbagai daerah oleh PKI.
2.1.2 Konsolidasi
Pgri
Kegiatan PGRI terpusat pada penanganan KAGI dan
konsolidasi Organisasi (melalui persiapan konggres XI pada Zaman Orde Baru).
Konggres PGRI XI terlaksana pada tgl 15 s.d 20 Maret 1967 di Bandung .
Hasil Konggres XI Bidang Umum:
1. Memenangkan
perjuangan untuk menengakkan dan mengembangkan Orde Baru demi suksesnya Dwi
Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera.
2.
Mendukung sepenuhnya keputusan dan
ketetapan Sidang Umum Istimewa MPRS 1966.
3.
Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah
Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD1945.
4.
Menolak Manifesto Politik (Manipol) sebagai haluan negara.
5.
Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6.
Semua lembaga negara yang ekstra
konstitusional supaya segera dibubarkan.
7.
Mengikis habis sisa – sisa Gestapu/PKI
dengan berpegang teguh kepada instruksi KOTI 22 dan KOGAM 09.
8.
PGRI Non Vaksentral PKI ,Serikat
Sekerja Pendidikan,PGTI,dinyatakan sebagai ormas terlarang karena merupakan
organisasi antek PKI
9.
Diaktifkannya kembali 27 pejabat
kementrian P &K , mereka mempertahankan pendidikan yang berdasarkan
Pancasila serta menolak Panca Cinta
dan Panca Tinggi.
10. Disetujuinya
PGRI untuk bergabung dalam barisannya Sekber Golkar
11. 11. PGRI
diwakili secara resmi dalam DPRGR /MPRS.
12. Front
Nasional dibubarkan
13. PGRI
ditegaskan kembali sebagai organisasi yang bersifat Unitaristik, independen .
Hasil
Konggres Pgri XI Di Bidang Organisasi:
1.
Konsolidasi dan pengembangan organisasi
ke dalam dan keluar daerah untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi
pendidikan.
2.
Perubahan dan penyempurnaan AD/ART
PGRI yang sesuai dengan perkembangan Politik Orde Baru.
3.
Istilah Panitera umum diganti dengan
Sekretaris Jendral ,dan Panitera diganti dengan sekretaris
4.
Perluasan keanggotaan PGRI dari Guru
TK,sampai dengan Dosen Perguruan Tinggi.
5.
Penentuan Kriteria /persaratan
pengurus PGRI mulai tingkat Pengurus Besar,Pengurus Daerah,pengurus Cabang
hingga ranting.
6.
Intensifikasi penerangan tentang
kegiatan organisasi melalui Pers, radio, TV, dan Majalah Suara Guru.
7.
Pendidikan Kader Organisasi secara
teratur dan berencana.
8.
KAGI dapat berjalan terus selama
masih dipertlukan dalam menanggapi situasi perjuangan Tritura Ampera.
9.
PGRI menjadi anggota WCOTP ( World
Confederation of Organization of The Teacher Profession).
10. Menyatakan
PGRI siap untuk menjadi tuan rumah pelaklsanaan Asian Regional Conference (ARC
WCOTP)
2.2 Koalisi Organisasi PGRI Pada Masa Orde Baru
Konsolidasi PGRI dilakukan kedaerah-
daerah dan cabang-cabang dengan
prioritas ke Jawa Tengah, dan Jawa Timur . Karena
akibat kuatnya pengaruh PGRI Non Vaksentral/PKI pada waktu itu. - berawal dari
zaman ORLA ketika Politik menjadi panglima sehingga banyak guru dan pengurus
PGRI yang harus memilih dan berlindung dibawah Partai Politik yang berkuasa
pada waktu itu.
Porak
porandanya kereta PGRI di jawa tengah ( HarianKompas tahun1967) Kepada PB PGRI
pada masa Konggres XI di Bandung , tulisan ini merupakan “serangan “ karena kelompok
tertentu merasa tidak terwakili dalam susunan Pengurus Besar PGRI dan PGRI dianggap terlalu dekat dengan TNI
Angkatan Darat serta Sekber Golkar.
Kunjungan PB PGRI secara intensip ke Jawa
Tengah dan jawa Timur melalui Panglima Militer setempat untuk menghimbau
Pengurus Daerah yang masih merasa ragu-ragu agar mengerti aspirasi Orde Baru
dan menyadari bahwa sikap “ kepala batu “ mereka dapat menyebabkan PGRI
dibekukan atau dibubarkan oleh penguasa militer. Pengurus PGRI yang ditugaskan
untuk berkunjung adalah :
1. ME.Subiyadinata
( Ketua Umum PB PGRI)
2. Slamet (
Sekretaris Kemasyarakatan/ Kebudayaan)
3. Drs.M.Rusli Yunus (Sekretaris Sosial Ekonomi)
4. Drs.WDF
Rindorindo (Sekretaris Pendidikan )
5. T.Simbolon (
( Sekretaris Penerangan /Humas)
Pada awal tahun 1969 atas desakan
Panitia Perbaikan Nasib Guru yang dibentuk oleh PGRI , “ Pemerintah setuju
untuk mencairkan kembali tunjangan kelebihan jam mengajar bagi guru-guru SD di
seluruh Indonesia” . PB PGRI diundang untuk hadir di Jl . Merdeka Barat No 15
Jakarta oleh Menteri P&K Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk
menyampaikan persetujuan Presiden tentang tunjangan kelebihan jam mengajar bagi
guru-guru tersebut.
Bulan Juni 1966 PGRI secara resmi
diterima sebagai anggota WCOTP (World Confederation of Organization of the
Teaching Profession ) Dalam Konggres Guru di Seoul ,Korea Selatan. Bulan April
1969 PGRI (Indonesia ) sebagai tuan rumah pelaksanaan Asian Regional Conference
(ARC-WCOTP) konferensi internasional organisasi guru di Jakarta. Diketuai oleh
Slamet dan H.M Hidayat sebagai sekretaris.
PGRI diundang untuk mengikuti Trade Union Leader Cou di Negeri Belanda
selama 4 bulan dengan bantuan Departemen Tenaga Kerja dan bekerjasama dengan
Serikat Buruh Belanda. Kursus ini dilakan 2 angkatan : tahun 1969 dan tahun 1970. Drs.M.Rusli Yunus ( PGRI) diundang oleh IFFTU (The International
Federation of Free Teaachers Union) dan EEC (European Economic Community) sekarang menjadi Uni Eropa ( European Union) satu minggu di Brussel
Belgia dan satu minggu di Jerman Barat atas
undangan dari FES (Frederich Eiber
Stiftung).
Tanggal 29
Juni s.d 25 Juli Konggres Pgri XII Di Bandung dengan
Ketua PB PGRI Basyuni hasil Konggres
antara lain :
1. Perubahan
Struktur dan Suriamihardja (1970-1998) basis - basis Organisasi PGRI ,yaitu tingkat
cabang meliputi wilayah Kabupaten/Kotamadya,Wilayah anak cabang adalah
Kecamatan.
2.
Administrasi organisasi
disederhanakan dan diseragamkan untuk seluruh Indonesia.
3.
Lambang PGRI dan Mars PGRI
dilampirkan dalam buku AD/ART PGRI
4.
Dalam rangka peringatan 25 tahun
PGRI (November 1970) PB PGRI hendaknya menerbitkan Buku Sejarah Perjuangan PGRI
yang juga menegaskan sifat-sifat PGRI yang Unitaristik , Independen dan non
Partai Politik.
5.
Memanfaatkan keanggotaan PGRI dalam
WCOTP untuk meningkatkan kerjasama Internasional yang berorientasi kepada
kepentingan nasional serta mengindahkan dengan sunguh-sunguh politik bebas
aktif yang dianut oleh Indonesia.
6.
Menjetujui PGRI menjadi anggota
IFFTU sepanjang tidak merugikan identitas PGRI
7.
Dalam rangka kerjasama dengan negara
– negara Asean PGRI memainkan perannya
,terutama dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan Indonesia
8. PB PGRI
menetapkan pedoman tentang kebijaksanaan pengiriman petugas- petugas PGRI
keluar negeri agar petugas/pengurus daerah dapat memperoleh kesempatan.
Tanggal 21
s.d 25 November 1973 KONGGRES XIII PGRI Jakarta menetapkan perubahan –
perubahan yang mendasar dalam bidang organisasi PGRI yaitu :
1.
Berubahnya sifat PGRI dari
organisasi Serikat Pekerja menjadi organisasi profesi guru.
2.
Ditetapkannya Kode Etik Guru
Indonesia .
3.
Perubahan Lambang dan Panji
organisasi PGRI yang sesuai dengan organisasi profesi guru.
2. 3 Lambang PGRI
1. Nyala api dengan 5 sinar warna merah melambangkan arti
ideologi dan arti teknis yakni sasaran budi pekerti,cipta,rasa,karsa,dan karya
generasi
2. 4 buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2
tengak ( simetris) dengan warna corak putih melambangkan sumber ilmu yang
menyangkut nilai” moral, pengetahuan, keterampilan,dan akhlak bagi tingkatan
lembaga” pendidikan, pra sekolah, dasar,menengah, dan tinggi.
3. Warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran.
a.
Arti keseluruhan
lambang PGRI :
Guru Indonesia dengan itikad dan kesadaran yang murni
dengan segala keberanian, keluhuran jiwa dan kasih sayang senan tiasa
menunaikan darma baktinya kepada Negara,tanah air dan bangsa Indonesia dalam
budi pekerti cinta, rasa, karsa,dan karya generasi bangsa menjadi manusia
pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan dan akhlak yang
tinggi.
b.
Penggunaan
:
1. Sebagai lambang atau lencana
2. Sebagai panji resmi dalam upacara dan panji hiasan
3. Mendampingi bendera nasional dalam upacara/pertemuan
organisasi PGRI.
4. Berdirinya YPLP-PGRI dan wisma guru.
2.
4 Berdirinya YPLP PGRI Dan Wisma Guru
Manfaat yang dapat diambil dari ketetapan PGRI sebagai organisasi profesi guru:
1. Medan
perjuangan pengabdian dan kekaryaan anggota PGRI dapat makin ditingkatkan dan
dimantapkan
2. Upaya
peningkatan mutu profesionalisme para anggota PGRI dapat diperhatikan selaras
kekuatan IPTEK
3.
Dapat dipupuk rasa
persatuan dan Kesatuan yang makin kokoh diantara anggota PGRI